ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menggelar kegiatan analisis situasi dalam rangka pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Woroucem Kesbangpol, Kabupaten Asmat, pada Senin (2/2/2026).
Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Asmat, Riechard Mirino, yang mewakili Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa konvergensi stunting merupakan salah satu pendekatan strategis dalam percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, konvergensi stunting adalah upaya menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya ini difokuskan pada sasaran prioritas, yakni ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, anak baduta, anak balita, remaja putri, calon pengantin, rumah tangga, dan masyarakat.
“Melalui analisis situasi ini, kita dapat mengidentifikasi permasalahan, tantangan, serta peluang dalam upaya pencegahan stunting. Selain itu, koordinasi dan kerja sama antar-stakeholder juga dapat semakin diperkuat untuk mencapai target penurunan stunting,” kata Riechard Mirino..
Ia menjelaskan, kegiatan analisis situasi meliputi identifikasi sebaran data stunting, data sasaran, data cakupan layanan, serta data pendukung dari distrik dan puskesmas. Selain itu, juga dilakukan identifikasi kendala, penyusunan rekomendasi, serta usulan kegiatan program dalam pelaksanaan integrasi intervensi sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Asmat.
Sementara itu, narasumber dari Tenaga Ahli Bangda Kementerian Dalam Negeri Regional V, Besse Kutti, menyampaikan bahwa memasuki tahun kedua pelaksanaan aksi konvergensi, kegiatan analisis situasi menjadi sangat strategis. Hal ini karena tidak lagi berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mulai memastikan ketepatan sasaran, kualitas intervensi, serta keterpaduan peran lintas sektor.
“Dengan demikian, program benar-benar menjangkau kelompok sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, baduta, balita, remaja putri, calon pengantin, rumah tangga, dan masyarakat, sehingga pencegahan stunting dapat dilakukan dari hulu hingga hilir,” jelas Besse Kutti.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting sangat ditentukan oleh peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Setiap OPD diharapkan menjalankan intervensi secara terintegrasi, baik intervensi gizi spesifik, gizi sensitif, maupun intervensi pendukung lainnya.
“Tidak boleh lagi ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus saling menguatkan dalam satu tujuan bersama, yaitu menurunkan angka stunting di Kabupaten Asmat,” pungkasnya.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Iba

ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat, Provinsi Papua Selatan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah menggelar Pelatihan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Kamis (29/1/2026).
Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Asmat, Riechard Mirino, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan, melalui BPBJ Setda, Pemkab Asmat melaksanakan pelatihan peng-input-an dan pengumuman RUP bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap rencana pengadaan dapat diumumkan secara tepat waktu melalui aplikasi SiRUP yang telah terintegrasi dengan SIPD-RI.
“Peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penerapan aplikasi SiRUP, serta berbagai pedoman dan petunjuk teknis lainnya, diharapkan mampu mendorong proses pengadaan yang lebih cepat, tepat, transparan, berkeadilan, dan akuntabel,” ujar Riechard Mirino.
Menurut dia, pelatihan ini menjadi wadah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membangun praktik pengadaan barang dan jasa yang semakin tertib dan profesional, sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Asmat secara optimal.
Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa diyakini mampu meminimalisir terjadinya praktik-praktik penyimpangan, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Riechard Mirino juga menekankan pentingnya peran aktif para kepala OPD untuk segera menginput dan mengumumkan RUP setelah mengikuti pelatihan, agar seluruh rencana umum pengadaan yang telah terintegrasi dari SIPD-RI dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
Ia menambahkan, pengumuman RUP secara menyeluruh akan berdampak langsung pada peningkatan nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026. Pasalnya, sejak tahun 2018 hingga 2025, pengumuman RUP Pemerintah Kabupaten Asmat belum pernah mencapai target 100 persen.
“Harapan kami, pada tahun 2026 ini seluruh OPD dapat saling mendukung sehingga penginputan dan pengumuman RUP pada SiRUP dapat mencapai target 100 persen. Dengan demikian, Kabupaten Asmat dapat memperoleh nilai optimal dalam penilaian MCSP KPK sebagai instrumen penguatan pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti,” pungkasnya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI), yakni Pandu Taruna Kristianto Guterres dan Arum Eka Fitriyani, yang memberikan pendampingan teknis terkait penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Dhias Suwandi

ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat, Provinsi Papua Selatan, bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar sosialisasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi wilayah terpencil di Kabupaten Asmat, pada Senin, 19 Januari 2026, berlangsung di Aula Kantor Bupati Asmat,
Wakil Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Muhammad Iqbal Rimosan, menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan mempersiapkan investor untuk melakukan pembangunan dapur SPPG di daerah terpencil. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka pendaftaran resmi bagi investor pelaksana pembangunan.
“Pada hari ini kami bertemu dengan para investor untuk membicarakan persyaratan pembangunan dapur SPPG, termasuk proses dan mekanisme pelaksanaannya. Hal ini penting agar para investor memperoleh informasi yang jelas dan siap bekerja membangun dapur SPPG di Kabupaten Asmat,” ujar Iqbal Rimosan.
Ia menjelaskan BGN telah menetapkan kurang lebih 99 titik pembangunan dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Asmat, dengan fokus utama pada daerah-daerah terpencil.
Lebih lanjut, Iqbal berharap agar investor yang terlibat dalam pembangunan dapur SPPG berasal dari Kabupaten Asmat. Karena menurutnya investor lokal dinilai lebih memahami kondisi geografis dan medan wilayah Asmat, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
“Kami berharap investor berasal dari daerah Asmat, sehingga penyelesaian pekerjaan yang ditargetkan kurang lebih 60 hari dapat tercapai tepat waktu, karena mereka menguasai kondisi dan medan geografis wilayah Asmat,” pungkasnya.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Saldi Hermanto