Menjadi Pertama di Papua Selatan, Asmat Mulai Tentukan Arah Pembangunan Kependudukan Jangka Panjang

ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten Asmat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana menggelar workshop bertema “Urgensi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Berwawasan Kependudukan”.
​Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Woroucem Bakesbangpol, Kabupaten Asmat, pada Kamis (29/10/2026).
​Workshop ini diikuti oleh unsur perangkat daerah terkait, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta pemangku kepentingan pembangunan kependudukan Kabupaten Asmat.
Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih, Dr. Drs. John Rahail, M.Kes.
​Mewakili Bupati Asmat, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Asmat, Riechard Mirino, menyampaikan bahwa kondisi geografis yang didominasi sungai, rawa, dan kampung-kampung tersebar menyebabkan tingginya biaya transportasi.
Selain itu, terdapat keterbatasan akses pelayanan dasar serta belum meratanya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asmat.
​“Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), keterbatasan akses pendidikan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta persoalan stunting menunjukkan bahwa pembangunan Asmat memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata di masyarakat,” ujarnya.
​Ia menegaskan, workshop tersebut merupakan langkah awal. Pihaknya ingin memastikan bahwa sebelum proses penyusunan GDPK dan PJPK dimulai, seluruh perangkat daerah dan pihak terkait telah memahami tujuan, manfaat, peran, serta data dan informasi yang harus disiapkan.
​“GDPK nantinya menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang, sedangkan PJPK menerjemahkannya ke dalam program, indikator, target, dan kebutuhan pembiayaan lima tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Asmat,” jelasnya.
​Melalui workshop awal ini, Riechard menyampaikan tiga hal penting, pertama, pentingnya kesamaan persepsi dan komitmen bersama. Seluruh perangkat daerah perlu memahami bahwa pembangunan kependudukan bukan hanya tanggung jawab satu dinas saja, melainkan tanggung jawab lintas sektoral. Kedua, kesiapan data yang riil dan valid. Setiap perangkat daerah harus mulai mengidentifikasi dan menyiapkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keluarga, mobilitas penduduk, serta pelayanan dasar, termasuk kondisi nyata di tingkat distrik dan kampung dan ketiga, kejelasan peran dan tindak lanjut. Setiap perangkat daerah perlu mengetahui indikator yang menjadi tanggung jawabnya, sumber data yang tersedia, kesenjangan data yang perlu dilengkapi, serta mekanisme koordinasi dan validasi sebelum penyusunan GDPK dan PJPK dilaksanakan.
​“Saya menegaskan bahwa GDPK dan PJPK harus disusun berdasarkan fakta di lapangan, bukan asumsi masing-masing pihak. Data yang akurat dan valid akan menentukan ketepatan sasaran, arah kebijakan, serta keberhasilan pembangunan di Kabupaten Asmat,” tegasnya.
​Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat, Sitti Maria A.F. Lefteuw, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal Pemkab Asmat dalam mempersiapkan penyusunan GDPK dan PJPK sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
​Ia menyebutkan, Kabupaten Asmat menjadi daerah pertama di Provinsi Papua Selatan yang mulai menyusun GDPK 2025–2045 dan PJPK 2025–2029. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi semua pihak.
​Menurut Sitti, kondisi geografis Asmat yang didominasi sungai, rawa, serta persebaran kampung yang sulit dijangkau menuntut pembangunan kependudukan yang berbasis data kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
​Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen seluruh perangkat daerah sebelum proses penyusunan GDPK dan PJPK dilaksanakan.
​Ia menjelaskan, workshop tersebut bertujuan menyamakan persepsi pemangku kepentingan mengenai urgensi dan manfaat penyusunan GDPK dan PJPK, membangun komitmen serta kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kependudukan, serta mengidentifikasi kebutuhan data dan indikator kependudukan yang riil, akurat, dan valid.
​“Kami berharap workshop ini menjadi titik awal untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan kesiapan data yang riil dan valid,” pungkasnya.
​Reporter : Elgo Wohel
editor : Iba

---