ASMAT, Seputarpapua.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bergulir di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan.
MBG disambut antusias para siswa di sejumlah sekolah, khususnya di SD Negeri Mbait 2 di Jalan PLN Kampung Baru, Distrik Agats.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia melalui pemenuhan asupan gizi yang cukup dan berkualitas.
Kepala Sekolah SD Negeri Mbait 2, Daniel Nopri mengatakan bahwa dengan adanya program makan bergizi gratis di sekolah, semangat belajar siswa semakin meningkat.
“Kami di SD Negeri Mbait 2 memiliki jadwal masuk siang. Biasanya, jika sudah masuk jam 1 siang, anak-anak mulai mengeluh lapar. Namun setelah adanya MBG ini, keluhan tersebut tidak ada lagi,” ujar Daniel Nopri.Rabu 19/11/2025.
Ia juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan MBG. Selama dua hari pertama, siswa harus menjemput makanan di depan jalan beton. Namun pada hari ketiga, distribusi mulai membaik karena pihak SPPG sudah mengantar langsung ke sekolah.
Selain itu, menurutnya masih ada kendala terkait penyediaan air minum dan sendok yang belum disiapkan oleh SPPG. Ia menambahkan bahwa terdapat beberapa orang tua yang sempat menolak anaknya menerima MBG karena terpengaruh informasi di media sosial dan televisi yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi keracunan makanan.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan para orang tua dan meminta mereka menandatangani surat pernyataan tersebut,” jelasnya.
Reporter : Elgo Wohel
​Editor : Iba

ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat, Provinsi Papua Selatan, terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak.
Hal ini diwujudkan melalui pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang kini telah mencapai 100 persen, dan berlokasi di Lapangan Yos Sudarso, Distrik Agats yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Asmat.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Asmat, Sitti Lefteuw mengatakan bahwa seluruh pekerjaan fisik bangunan telah selesai dan saat ini memasuki tahap pemeliharaan.
“Kami bersama Dinas PUPR, pihak Balai Prasarana Permukiman wilayah Papua, serta pihak ketiga sudah meninjau lokasi. Semua pembangunan ruang bermain ramah anak telah selesai,” ujar Sitti Lefteuw, Senin (17/11/2025).
Terkait peresmian, Sitti menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo. Hasilnya, peresmian gedung RBRA akan dilaksanakan pada tahun depan.
“Saat peninjauan, fasilitas permainan yang tersedia cukup banyak. Kami berharap setelah gedung ini diresmikan, anak-anak di Kabupaten Asmat, khususnya di Kota Agats, dapat bermain sambil belajar. Di dalamnya juga disediakan ruang perpustakaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sitti mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun regulasi pengelolaan RBRA, mulai dari aturan operasional, jam kunjungan, hingga kapasitas pengunjung per hari.
Surat Keputusan dari Bupati sudah diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Namun untuk tenaga teknis di dalam ruang bermain, pihaknya akan merekrut pegawai dari luar, seperti petugas administrasi, penjaga gedung, petugas kebersihan, dan petugas keamanan.
Seluruh tenaga yang akan bertugas nantinya akan mendapat bimbingan teknis dari pihak Balai Prasarana Permukiman wilayah Papua, mengingat semua fasilitas permainan yang tersedia memiliki unsur edukatif.
“Seluruh tenaga yang akan bertugas nantinya akan mendapat bimbingan teknis dari pihak Balai Prasarana Permukiman wilayah Papua,” pungkasnya.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Aditra

Asmat, Papualink.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan menunjukkan komitmennya terhadap partisipasi publik dengan menggelar Konsultasi Publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Asmat pada Senin (17/11/25), dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci di Kabupaten Asmat.

Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat
Konsultasi publik ini menghadirkan perwakilan Pemerintah Daerah, Ketua dan Anggota DPRK Asmat, Polres Asmat, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga organisasi terkait. Kehadiran berbagai pihak ini bertujuan untuk mendapatkan masukan konstruktif yang komprehensif terhadap rancangan regulasi yang sedang disusun.
Mewakili Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Asmat, Riechard Mirino, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPR Papua Selatan.
“Kegiatan ini menunjukkan komitmen DPR Provinsi Papua Selatan untuk melibatkan masyarakat secara luas, menjamin transparansi, dan memastikan bahwa setiap produk hukum benar-benar mencerminkan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat di Tanah Papua Selatan, termasuk di Kabupaten Asmat,” ujar Riechard Mirino.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Asmat sendiri telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang hal serupa. Menurutnya, ketertiban dan ketentraman umum adalah syarat utama keberhasilan pembangunan daerah, sehingga Ranperda ini penting sebagai payung hukum spesifik yang mengatur perilaku publik serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.
​
Wujud Partisipasi Publik dan Penyempurnaan Regulasi
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPR Papua Selatan, Joseph Albin Gebze, menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.
“Konsultasi publik ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk membahas dan menyempurnakan Ranperda tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang nantinya akan menjadi landasan hukum dalam menciptakan kondisi daerah yang tertib dan aman,” kata Joseph Gebze.
Gebze juga menyoroti bahwa situasi keamanan di beberapa wilayah, termasuk Asmat, membutuhkan perhatian bersama.
Oleh karena itu, regulasi yang dibahas di tingkat provinsi maupun kabupaten harus mampu menjawab tantangan keamanan dan ketertiban secara spesifik.
“Kami mengharapkan saran, masukan, dan kritik konstruktif dari seluruh peserta. Itu semua sangat berharga untuk menyempurnakan substansi Perda agar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat,” tutupnya.(Redaksi)