ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik bersama para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Asmat tahun 2024–2044.​
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Woroucem, Kesbangpol Kabupaten Asmat, Selasa (9/6/2026).​
Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, akademisi dari perwakilan Pusat Studi Kebijakan Publik, Pelayanan Publik dan Lingkungan Hidup/Kependudukan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta berbagai pihak terkait lainnya.​
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asmat, Absalom Amiyaram, dalam sambutannya mewakili Bupati Thomas Eppe Safanpo, menyampaikan bahwa penyusunan KLHS RTRW merupakan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.​
Menurutnya, penyusunan KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, serta program pembangunan daerah.​
“Melalui KLHS, kita dapat memastikan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Asmat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, perlindungan ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda Absalom.​
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Asmat memiliki karakteristik wilayah yang sangat khas. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas kawasan rawa, hutan mangrove, sungai, dan ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologis tinggi.Kekayaan sumber daya alam tersebut merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola secara bijaksana demi kepentingan generasi saat ini maupun masa depan.​
Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kabupaten Asmat harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, seperti peningkatan kebutuhan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengendalian pemanfaatan ruang, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.​
“Semua itu perlu dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.Reporter : Elgo Woheleditor : Aditra

ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten Asmat, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disnakerkop UKM), menggelar pelatihan manajemen perusahaan serta penginputan barang dan jasa bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).​
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dipusatkan di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Selasa (2/6/2026).
Pelatihan ini menghadirkan Fasilitator Kompetensi BPJ LKPP asal Jayapura, Alfeatra Rapa, S.T., M.Si., sebagai narasumber.​
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad, S.P., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi para pengusaha OAP.​
Menurutnya, di era perkembangan teknologi yang pesat, pengelolaan usaha tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional.
Dibutuhkan sistem administrasi yang tertib, akurat, dan berbasis teknologi.Kemampuan melakukan penginputan barang dan jasa secara tepat menjadi pilar penting dalam tata kelola usaha yang profesional.​
“Selain itu, pemahaman mengenai manajemen perusahaan akan membantu para pelaku usaha dalam merencanakan, menjalankan, serta mengembangkan usahanya secara lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.​
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Asmat berkomitmen kuat untuk terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar para pengusaha OAP mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerah.
​Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri dalam mengelola usaha secara praktis.​
“Gunakan kesempatan ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, dan berbagi pengalaman. Jadikan forum ini sebagai wadah untuk memperkuat jejaring usaha serta membangun kolaborasi yang saling menguntungkan,” pesannya.​
Sementara itu, Ketua Panitia Martini Rasyid menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas OAP dalam pengelolaan usaha dan manajemen perusahaan.Diharapkan, peserta memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Asmat.​
Peserta pelatihan ini terdiri dari para pimpinan (Direktur/Direktris) CV yang merupakan pengusaha Orang Asli Papua di wilayah Kabupaten Asmat.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Aditra

ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Yos Sudarso, Agats, Senin (1/6/2026).​
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia”.​
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asmat, Absalom Amiyaram, mewakili Bupati Thomas Eppe Safanpo, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.​
Dalam pidato tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah terbukti tangguh di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan ancaman fragmentasi.
Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata keberagaman, yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik, dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
”Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Sekda Absalom.​
Ia menambahkan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton di kancah dunia. Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.​
Menurutnya, Pancasila merupakan fondasi kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri yang bebas aktif, serta nilai musyawarah dan mufakat, menjadi instrumen diplomasi yang krusial untuk menjembatani perbedaan dan meredam konflik global.​
Sebagai bangsa besar, Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.​
“Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” tuturnya.​
Ia juga menegaskan bahwa kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral akan menyesatkan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penopang masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).​
“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau sekadar teks dalam buku sejarah,” tegasnya.​
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga berpesan agar setiap kebijakan publik yang lahir harus berlandaskan pada keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat kecil, dan memastikan tidak ada rakyat yang terabaikan.​
“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” pungkasnya.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Aditra