ASMAT, Seputarpapua.com | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Asmat menggelar konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) rencana kegiatan penanganan abrasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Aswet tahap I Kerangka Acuan (KA) sepanjang 4,2 Km yang berlokasi di ibu kota distrik Agats, Kabupaten Asmat.
Kegiatan konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL berlangsung di Gedung Woroucem Kesbangpol, Kabupaten Asmat, Rabu (22/10/2025).
Dana program ini bersumber dari pagu Anggaran DPA 2025 Dinas PUPR Kabupaten Asmat sebesar, Rp. 904.000.000 masa kerja 90 hari kalender.
Yesaya mengatakan, tahap penyusunan kerangka acuan terdiri dari survey dan pengambilan data, konsultasi publik, penyusunan KA, sidang verifikasi, sidang hasil verifikasi, penerbitan rekomendasi oleh (KPA) komisi penilaian AMDAL.
Selanjutnya, ada tahap kedua yang membutuhkan anggaran sebesar Rp. 600.000.000 yang perlu di anggarkan pada tahun 2026.
“Dengan tahapan sebanyak empat kegiatan sebagai berikut, penyusunan pertemuan air, limbah dan sidang, penyusunan andalalin dan sidang, RKL dan RPL sidang, penyusunan dan sidang AMDAL,” pungkasnya.
​Reporter : Elgo Wohel
editor : Dhias Suwandi

ASMAT, Seputarpapua.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat, Provinsi Papua Selatan terus mendukung percepatan, pencegahan penurunan stunting yang melibatkan Tim Pendamping Desa (TPD) dan unsur kecamatan.
Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Percepatan Penurunan Stunting di Aula Pastoral Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat, Selasa (21/10/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK) Kabupaten Asmat, Retwin Y. Dimara, mengatakan kehadiran para pendamping desa dapat memberikan informasi kepada seluruh pendamping terkait kegiatan apa saja yang dilaksanakan di kampung dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Melalui kegiatan workshop ini, diharapkan terjadi harmonisasi pemahaman antara desa (kampung), pendamping dan kecamatan (distrik), sehingga pengelolaan anggaran bisa lebih terarah, transparan dan berdampak nyata pada percepatan penurunan stunting di tingkat lokal.
Sebagai informasi, di Kabupaten Asmat memiliki 29 lokasi fokus (lokus) yang kini sedang diintervensi sebagai upaya Pemkab Asmat dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
“Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada Bapak Kepala Kampung dapat mendengar secara langsung informasi dari Wahana Visi Indonesia (terkait hal-hal atau kegiatan,red) yang akan kita lakukan di kampung untuk mencegah stunting,” kata Retwin Dimara.
Melalui pendamping kampung, mereka pun diminta dapat melihat secara langsung berbagai kegiatan dan melaksanakannya sampai dengan evaluasi dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting.
“Bukan saja di 29 lokus, tetapi saya harapkan bahwa seluruh 224 kampung ini, bisa melakukan kegiatan sesuai dengan potensi daerah di kampung untuk bagaimana mendukung percepatan penurunan stunting,” pungkasnya.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Saldi Hermanto

ASMAT, Seputarpapua.com | Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK) Kabupaten Asmat, menggelar workshop pembahasan kode anggaran dalam mendukung percepatan, pencegahan penurunan Stunting yang melibatkan tim pendamping desa (TPD) dan unsur kecamatan.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Pastoral Keuskupan Agats, Asmat, Selasa (21/10/2025)
Asisten II Setda Asmat Ricover Rumkorem dalam sambutannya mengatakan, percepatan penurunan Stunting telah menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional.
Pada 2025, pemerintah menekankan pentingnya integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah hingga desa/kampung.
“Sebagai unjuk tombak pembangunan, desa memiliki peran strategis dalam memastikan investasi gizi spesifik dan sensitif benar-benar sampai kepada keluarga dan rumah tangga sasaran,” kata Ricover Rumkorem.
Menurut dia, Workshop ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dalam memahami, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan Stunting dengan menggunakan kode anggaran yang sesuai.
“Melalui kegiatan ini diharapkan, terjadi harmonisasi pemahaman antara desa, pendamping dan kecamatan sehingga pengelolaan anggaran lebih terarah, transparan, dan berdampak nyata pada percepatan penurunan Stunting di tingkat lokal,” pungkasnya.
Reporter : Elgo Wohel
​editor : Dhias Suwandi