ASMAT, Seputarpapua.com | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Asmat, Provinsi Papua Selatan menggelar penutupan rapat paripurna masa sidang pertama tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRK, Kamis (17/7/2025).
Rapat paripurna masa sidang pertama dalam rangka membahas dua materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Asmat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asmat Tahun 2024.
Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menyampaikan, penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Asmat.
“Kerjasama dan koordinasi sebagi mitra yang sentra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan untuk kepentingan masyarakat Asmat,” kata Bupati.
Bupati menyadari masih banyak target-target kinerja yang belum dapat dicapai secara maksimal. Namun, melalui rapat kerja gabungan DPRK yang telah dilakukan bersama dengan Pansus Dewan, maka nantinya dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara nyata setiap tahunnya.
Tahapan selanjutnya adalah setelah penetapan Ranperda tentang LKPD tahun 2024 yang akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Papua Selatan pada minggu ketiga bulan Juli 2025. Diharapkan, dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun selanjutnya.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder pembangunan, unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah Kabupaten Asmat, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kerja sama baik dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024,” pungkasnya.
​penulis : Elgo Wohel
editor : Aditra

ASMAT, Seputarpapua.com | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Asmat, Provinsi Papua Selatan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Asmat dalam capaian kinerja Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRK Asmat, Ferdinandus Puk, Rabu (16/7/2025), di Ruang sidang DPRK Asmat. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Asmat beserta seluruh komponen penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Asmat, karena atas komunikasi dan kemitraan yang terjalin baik selama ini sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses.
Menurutnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Asmat tahun anggaran (TA) 2024, telah melalui serangkaian proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua Selatan.
Pimpinan dan Anggota DPRK Asmat menyampaikan selamat dan sukses kepada Bupati dan Wakil Bupati Asmat, Sekretaris Daerah dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Stakeholder lainnya, yang atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini dapat menjadikan Kabupaten Asmat kembali meraih opini WTP yang ke 12 kalinya secara berturut-turut oleh BPK.
“Opini wajar tanpa pengecualian ini diperoleh berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Asmat yang sudah terlaksana pada tahun anggaran 2024,” ujar Ferdinandus.
Dengan begitu, atas opini WTP ini, patut disyukuri karena pemerintah daerah masih memiliki komitmen dan ketaatan azas yang sama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
​penulis : Elgo Wohel
editor : Saldi Hermanto

ASMAT, Seputarpapua.com | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Asmat, Provinsi Papua Selatan, menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang Pertama di Ruang Sidang DPRK Asmat, Rabu (16/7/2025).
Rapat paripurna masa sidang pertama ini dalam rangka membahas untuk menetapkan dua materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Asmat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asmat tahun anggaran (TA) 2024 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asmat tahun 2024.
Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, mengatakan bahwa ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 didasarkan pada ketentuan Pasal 320 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Setelah melalui proses atau tahapan audit yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024, pada tanggal 26 Mei 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asmat telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 12 kalinya secara berturut-turut.
Hal ini, kata Bupati, menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2024 mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan, telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi Pemkab Asmat.
“Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asmat tahun anggaran 2024, merupakan hasil kerja tahun pertama kepemimpinan kami sebagai Bupati Asmat dan Wakil Bupati Asmat periode tahun 2025-2030,” kata Bupati Thomas Safanpo.
ecara ringkas, Bupati menyampaikan struktur ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024.
Pendapatan daerah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp1.761.852.848.884,00 dan realisasi sebesar Rp1.776.422.554.387,40 atau 100,83 persen.
Belanja dan transfer daerah TA 2024 dialokasikan sebesar Rp2.007.856.445.090,00 dan realisasi sebesar Rp1.834.662.703.846,61 atau 91,37 persen.
Pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp.246.003.596.206,00 dan realisasi sebesar Rp246.003.596.206,51 atau 100,00 persen.
Sedangkan materi kedua, LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 yang merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPR. Tujuannya untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
“Penyusunan LKPJ Kabupaten Asmat tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian kinerja pembangunan tahun 2024, serta dinamika lingkungan global, diantaranya pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asmat maupun Pimpinan dan Anggota DPRK Asmat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pejabat dan seluruh aparatur Pemkab Asmat yang telah bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sepanjang tahun 2024.
​penulis : Elgo Wohel
editor : Saldi Hermanto